Sekolah Rakyat Akan Dimulai Tahun Ajaran Baru 2025

                                                 Sumber foto: Kompas.com

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) tengah mempersiapkan program Sekolah Rakyat, yang bertujuan untuk memberikan akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Program ini merupakan bagian dari visi Indonesia Emas 2045 dan dijadwalkan mulai beroperasi pada Juli 2025, bertepatan dengan tahun ajaran baru 2025-2026.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa penerimaan peserta didik di Sekolah Rakyat akan didasarkan pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Anak-anak yang berada dalam kategori desil 1 dan desil 2 dari data tersebut berhak mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat.

Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah berasrama (boarding school) dengan fasilitas yang sepenuhnya ditanggung oleh negara. Para siswa akan mendapatkan seragam, makanan, asrama, peralatan sekolah, hingga kebutuhan harian lainnya secara gratis. Kurikulumnya masih dalam tahap pembahasan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Menurut Saifullah Yusuf, Sekolah Rakyat akan dibuka untuk jenjang SD, SMP, dan SMA, dengan standar pendidikan nasional. Selain pelajaran akademik, kurikulum juga akan menekankan penguatan karakter, kepemimpinan, nasionalisme, serta keterampilan hidup. Pemerintah juga sedang mempertimbangkan apakah jenjang pendidikan menengah akan berbentuk SMA atau SMK, tergantung pada kesiapan siswa setelah lulus. Jika berbentuk SMK, maka lulusan diharapkan siap kerja, sementara lulusan SMA didorong untuk melanjutkan ke perguruan tinggi.

Pemerintah menargetkan pembangunan 200 Sekolah Rakyat yang tersebar di berbagai daerah. Namun, untuk tahap awal pada tahun ajaran 2025-2026, baru 53 sekolah yang dipastikan siap beroperasi. Sekolah-sekolah ini akan tersebar di berbagai wilayah seperti Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan, dan Papua. Sementara itu, 82 sekolah lainnya masih dalam proses asesmen lahan dan bangunan sebelum mulai dibangun.

"Jumlah sekarang ada 82 yang sedang dalam tahap asesmen oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU)," ujar Saifullah Yusuf.

 

Proses Pendaftaran Siswa dan Rekrutmen Guru

Pendaftaran calon siswa Sekolah Rakyat akan dimulai pada April 2025, bersamaan dengan rekrutmen tenaga pengajar. Proses seleksi siswa akan melalui beberapa tahapan, mulai dari tes psikologi, tes akademik, hingga tes kesehatan.

Di sisi lain, pemerintah juga tengah mematangkan proses rekrutmen guru. Terdapat dua opsi yang sedang dipertimbangkan, yaitu tenaga pengajar dari ASN (Aparatur Sipil Negara) atau guru yang telah memiliki Sertifikat Pendidikan Profesi Guru (PPG). Diperkirakan akan ada 60.000 tenaga pengajar yang direkrut untuk mendukung program ini. Setelah lolos seleksi, para guru akan menjalani pelatihan selama satu bulan sebelum mulai mengajar pada Juli 2025.

Meskipun sudah dijadwalkan akan beroperasi pada tahun ajaran baru mendatang, pemerintah masih menyusun anggaran pasti yang dibutuhkan untuk menjalankan program ini. Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa 100 sekolah pertama akan didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sementara 100 sekolah lainnya akan mengandalkan pendanaan dari pihak swasta.

“Anggarannya masih dalam perhitungan, nanti akan diumumkan berapa alokasi per siswa,” ujar Saifullah saat meninjau salah satu lokasi Sekolah Rakyat di Jakarta Selatan.

Dengan adanya Sekolah Rakyat, pemerintah berharap dapat memberikan akses pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak dari keluarga miskin, sekaligus mengurangi angka putus sekolah. Selain sebagai solusi pemerataan pendidikan, program ini juga diharapkan dapat menciptakan sumber daya manusia yang lebih berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.